Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Impresi Dan Hak Imunitas DPR – Polemik Pembangunan Kantor Gubernur

  • Bagikan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah representasi dari Penduduk setempat, dengan beberapa tugas dan wewenang ; “membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian ” _UU No 13 tahun 2019 Perubahan Kedua Atas UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD”

“DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah” _Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000;24)_

Baca Juga:  Martabat Untuk Semua Dalam Praktik

Setelah Pemberitaan ramai mengenai Ketua DPRD kabupaten Lumajang yang tidak hapal sila-sila Pancasila yang pada akhirnya memutuskan mengundurkan diri sebagai ketua DPRD, Telah menimbulkan gejolak dan sekaligus pembelajaran yang berharga, bahwa Ketua DPRD sekalipun tidak dapat dipastikan Hapal sila-sila Pancasila, apalagi 45 butir-butir Pancasila dan pengamalannya.

Kini Provinsi Sulawesi Tenggara, Rakyatnya dipertontonkan dengan Sikap dan Pernyataan beberapa anggota/Wakil DPRD dibeberapa media terhadap rancangan Pembangunan Kantor Gubernur baru di beberapa media.

Impresi yang muncul baik negatif maupun positif tergantung sudut pandang masing-masing – pertama, bahwa tidak adanya Persamaan Persepsi antara Pejabat DPRD dan Pemprov Sultra tentang Pembangunan Kantor Gubernur yang dirancang berdiri 22 lantai dengan Interior Mewah ini dan Kedua, adanya dugaan Pelanggaran Administratif terhadap Tata Tertib Persidangan DPRD (Pembahasan bersama Gubernur).

Baca Juga:  Tembang Lawas Delapan Program Prioritas Penjabat Kepala Daerah

Anggota DPRD dengan Hak Imunitas ; tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi. dengan ini, Polemik akan terus berlanjut bahkan bertambah luas terhadap rancangan Pembangunan Kantor Gubernur Baru tersebut.

Baca Juga:  Birahi Politik Rusak Eksistensi Pemilu

Pada lapisan Masyarakat menengah kebawah menunggu solusi, suguhan prestasi dan Penyaluran Aspirasi yang nyata (BBM, Jalan Raya, dst) DPRD dan PEMDA, yang pada akhirnya pula meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Pemerintah Daerah dan Legislatif, bukan dengan drama yang tak berkesudahan. – Continued

________________
Penulis : Budiarto Suselmen merupakan Alumni SKPP Bawaslu (2021), Pemakalah Webinar Nasional “Pembaharuan Hukum Administrasi Negara” FH UII (Yogyakarta, 2021) serta pernah mengikuti NDP School HmI cab. Kendari. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Lembaga Survei Indonesia.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *