Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Martabat Untuk Semua Dalam Praktik

  • Bagikan

Ridwan A. Usman

OPINI – Sepenggal kalimat yang merupakan tema dalam memperingati hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan 2022 – 2023. Kalimat di atas sederhana tetapi kuat dan menggetarkan. Sederhana karena kata-kata ini lazim diucapkan dan dilukiskan, tetapi kuat, karena menukik kepada hal – hal yang mendasar tentang kemanusian dan hidup bersama adalah nyata. Kalimat ini mensyaratkan, bahwa dalam mengarungi gebyar kehidupan, ” jangan ada yang ditinggalkan” (Leave No One Behind). Tidak boleh dengan alasan apa pun, banyak orang tidak mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dan inovasi, dan human development.

Kemiskinan dekat dengan kekufuran, pesan kontemplatif ini melukiskan betapa kemiskinan dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Sejarah peradaban manusia adalah sejarah perjuangan memerangi kemiskinan. Kesetaraan dan keadilan adalah napas dalam urat nadi kehidupan, agar tak seorang pun anak manusia tertimpa kemiskinan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Kesetaraan dan keadilan adalah minyak pelumas (lubricant) untuk menghindari gesekan disetiap relasi sosial, politik dan ekonomi. Maka wajar, jika kesetaraan dan keadilan itu diteriakkan setiap saat. Lalu, apa arti teriakan itu jika kemiskinan yang merendahkan martabat manusia ada di pelupuk mata kita.

Todaro (1984), menukil bahwa, keberhasilan pembangunan ekonomi ditujukan pada tiga nilai pokok; 1. berkembangnya kemanpuan setiap individu dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic need).
2. Meningkatnya rasa harga diri ( Self esteem).
3. Meningkatnya kemanpuan masyarakat untuk memilih ( fredom from servitude).
Tiga hal pokok ini sangat bertautan dengan martabat manusia. Karena itu, sangatlah tepat tema di atas sebagai refleksi memperingati hari pemberantasan kemiskinan global (internasional).

Berbagai teori disimulasi untuk memerangi kemiskinan, tetapi beragam teori itu tidak ampuh, seakan kemiskinan adalah hal yang inheren dalam peradaban kemanusiaan. Kapitalisme dicerca sedemikian rupa oleh banyak pihak, karena ditengarai sebagai sistem dan cara produksi yang eksploitatif. Disatu sisi mengokohkan pemilik modal, disisi yang lain memiskinkan pekerja dari kemanpuan potensialnya yang sesungguhnya.

Baca Juga:  Tembang Lawas Delapan Program Prioritas Penjabat Kepala Daerah

Tetapi, sistem ini juga menyodorkan argumentasi dan fakta. Bahwa, hakikat dari sistem ini adalah penciptaan barang modal secara efesien, dan pengorganisasiannya secara kesukarelaan, tidak ada unsur pemaksaan. Dengan cara produksi ini, telah membawa kemajuan sejarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang berlipat – lipat dari sebelumnya dan dengan waktu yang singkat. Tentu jadi gambaran bahwa kemiskinan bukan hanya soal produksi. Boleh jadi ditengah kelimpahan produksi barang dan jasa bersemai kemiskinanan. Ibarat tikus mati di lumbung padi.

Kegiatan ekonomi yang terorganisir secara terpusat dan harapan kolektivisme ala komunis atau sosialis adalah alternatif untuk memerangi kemiskinan, ternyata juga tidak efektif. Selain secara teori memiliki cacat bawaan terkait produksi dan pengangguran terselubung. Sistem ini pernah diujicobakan di China, dimana pertanian direncanakan secara terpusat dan kepemilikan kolektif, ternyata akibatnya bukan saja kemiskinan tetapi ancaman kelaparan massal yang mendera penduduk China. Untung saja pemimpin China diketika itu cepat menyadari dan melakukan perubahan dari perencanaan awal sehingga dapat terhindar dari krisis pangan / kelaparan massal.

Tidak ada jaminan dari setiap sistem produksi yang dapat mentitiknolkan kemiskinan. Tidak terdapat pada sistem produksi apa pun, yang didalamnya mengandung self regulating dimana sistem tersebut secara otomatis menepis dan menangkal kemiskinan. Keutamaan morallah dan pemuliaan martabat manusia yang melekat pada setiap sistem yang dapat mereduksi kemiskinan. Defisit keutamaan ini yang sedang melanda dunia dan negeri kita hari ini. Sangat mudah mengindentifikasinya, penyakit keserakahan seolah indentitas baru dalam menokohkan diri anak bangsa, terlebih para pemimpin yang mestinya jadi teladan bagi pengikutnya.

Baca Juga:  BBM Naik Demokrasi Mahal

Masih relevan pidato Bung Karno pada Tahun 1963 dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, bahwa teladan kepemimpinan Rasulullah SAW adalah kemanpuan beliau dalam melukiskan harapan, kemanpuannya membangun kepercayaan diri pengikutnya, dan bersama ummatnya memastikan terwujudnya harapan. Pesan moral dari pidato tersebut adalah pemimpin tidak hanya pandai beretorika (lift service) tentang kesetaraan dan kebersamaan. Tetapi apa yang disampaikannya adalah teladan pada sosok dan perangainya bahwa ia adalah pemimpin yang lahir dari rakyat, bersama rakyat mewujudkan mimpi dan harapannya. Rakyat terpimpin karena tercerahkan oleh narasi pemimpinnya, tidak berjarak sehingga merasa tidak tertinggalkan.

Ketimpangan dimanapun, akan berakibat pada pemiskinan. Keserakahan, tindakan-tindakan yang tidak proporsional, manipulatif, dan persekongkolan pada akhirnya akan menghadirkan ketimpangan. Prilaku elit – elit kita hari ini adalah perangai yang timpang. Sungguh wajar, jika Presiden menegur para petinggi polisi untuk tidak pamer kemewahan. Sebetulnya bukan hanya kepolisian, penegak hukum yang lain (jaksa dan hakim) juga melakukan hal yang serupa. Seolah setiap kesalahan atau pelanggaran hukum seseorang adalah proyek meraup untung para penegak hukum. Dalam bahasa agama, mereka-mereka itu adalah menzalimi orang yang zalim, sungguh sifat yang sangat tercela.

Mahatma Gandhi sudah mengingatkan, bahwa kehancuran peradaban, salah satu kontributornya adalah berseliwerannya orang kaya raya yang tidak jelas pekerjaannya. Pengusaha yang kaya raya tidak merusak sistem karena setiap kegiatan ekonominya akan menyerap tenaga kerja dan berdampak ganda terhadap kegiatan ekonomi yang lain. Anomali dan perusak peradaban, jika yang kaya raya adalah para penegak hukum dan pelayan masyarakat yang terang gaji dan tunjangannya. Lebih miris lagi, ada beberapa aktivis gadungan dan pegiat sosial yang ikut-ikutan menggunakan aksesoris yang harganya melangit pada hal Iingkup kegiatannya bukan bagian dari rantai produksi. Ini adalah fakta sosial kita hari ini.

Baca Juga:  T.R. Fahsul Falah Dalam Tiga Bulan Meniti Tantangan Penjabat Kepala Daerah

Menurut Global Hunger Index (GHI) tahun 2021, tingkat kelaparan di Indonesia masih berada di level 18 (skala 0 – 100), nomor tiga tertinggi di Asia Tenggara, setelah Timor leste dan Laos. Pada 2021 masih terdapat 6,1 persen atau sekitar 17 juta jiwa penduduk Indonesia yang mengalami kelaparan dan sekitar 23,5 juta penduduk Indonesia mengalami kerawanan pangan (BPS). Data yang lain menujukkan, bahwa sekitar 40 % sampah bersumber pada sisah bahan makanan, jika pemborosan sisa makanan dikonversi ke dalam rupiah pertahunnya, akan mencapai Rp 330 triliun. 40 % sampah dari sisa bahan makanan yang terbuang bisa jadi berasal dari mereka-mereka yang pamer kekayaan.

Tragis kan? Ada sebagian penduduk yang kelaparan (di bawah garis kemiskinan) karena kekurangan bahan makanan, dan ada sebagian penduduk Indonesia yang lainnya, justru membuang makanan menjadi sampah karena berlebihan. Pemborosan ini, bisa jadi karena kurangnya empati terhadap sesama manusia yang berkekurangan. Sulit menumbuhkan empati dan sikap solidaritas sesama anak bangsa kalau pemimpinnya sendiri tidak waras sebagai penyelenggara negara. Struktur, jabatan dan kekuasaan diperuntukkan hanya sekedar mengambil untung. Bukan untuk membuat legacy yang menginspirasi lintas generasi.

Kapan kemiskinan skalanya makin mengecil? Ketika negara, komunitas, organisasi, birokrasi berada pada lintasan dan frekuensi integritas yang sama, bahwa negeri ini adalah milik bersama anak bangsa,” TIDAK ADA YANG TERTINGGAL”.

Ditulis
Oleh : Ridwan Andi Usman.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *