Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Menyoal Pemberhentian Kades Pattongko Sinjai

  • Bagikan

SINJAI, nuansainfonews.com – Kasus yang menerpa Kepala Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, atas perlakuannya yang digrebek warga di salah satu rumah kos di Birengere, Sinjai Utara, Kamis (09/11/2023) sekira pukul 23.30 wita lalu, kini berujung pengusulan pemberhentian dari masyarakat setempat.

Pengusulan pemberhentian itu, berdasarkan surat Badan Permusyawatan Desa (BPD) Pattongko, Tellulimpoe, Sinjai, No: 04/BPD/PA/2023, pada tanggal 15 november 2023, dengan prihal penyampaian hasil musyawarah.

Hasil musyawarah rapat BPD Pattongko yang digelar 14 November 2023, terkait aspirasi masyarakat tentang permintaan pembehentian/copot jabatannya sebagai Kepala Desa Pattongko dengan dalih tidak sesuai dengan hukum adat Pattongko pada khususnya.

Terkait persoalan Kepala Desa Pattongko itu, Penjabat Bupati Sinjai, T.R Fahsul Falah, mengeluarkan surat tugas bernomor : 800/01.01.2372/SET, tertanggal 16 November 2023. Surat tugas ini memerintahkan Camat Tellulimpoe, Alghazali Farti, menjadi Pelaksana Harian (plh) Kepala Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe.

Penunjukan Plh ini dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pattongko tetap berjalan, pascapemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Sinjai terhadap Kades Pattongko Ahmad Rusdi.

Surat tugas tersebut dikeluarkan, sebagai tindaklanjut dari surat Camat Tellulimpoe Nomor 004/39.121/TL Tanggal 16 November 2023 Perihal hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe.

Lantas, bila (kah) Kepala Desa Pattongko dapat diberhentikan dikarenakan perbuatannya yang ditemukan sedang berduaan dengan seorang wanita di salah satu kamar kos di Birengere ?. Adakah hukum dan atau aturan yang mendasari atas pemberhentiannya itu ?, Lalu siapa yang berhak memberhentikan sang kepala desa tersebut ? Mencermati dan Menganalisa Perundang-Undangan Pemberhentian kepala desa tidak hanya berdasar asumsi, pendapat, alibi, yang meski dengan kenyataannya “digrebek” berduaan dengan seorang wanita yang bukan istri sahnya.

Baca Juga:  Pj. TP PKK Kabupaten Sinjai Narasumber Pada Kegiatan PMT

Tetapi tetap harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang digariskan dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, Pasal 3, ayat (1), dan kemudian dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2017, Pasal 8, ayat (2).

Pada intinya, kepala desa bisa diberhentikan apabila sebagaimana diatur pada huruf f yang berbunyi: “tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;” Pada ketentuan lainnya, Pasal 11 ayat (1), kepala desa diberhentikan, karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau karena tidak diketahui keberadaannya; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ; dan/ atau g. dinyatakan sebagai terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Sementara pada Permendagri Nomor4 82 Tahun 2015 tentang pengangkatandan pemberhentian kepala desa terkait Pemberhentian Sementara
Pasal 9 Kepala Desa dapat diberhentikan
sementara oleh Bupati/Walikota karena : a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa; – 9 – c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Baca Juga:  Bupati Sinjai Jempol Yapter Andhika Course

Terkait dengan uraian tersebut di atas, adakah yang bisa dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan sang kepala desa tersebut ?. Lalu, bagaimana dengan perbuatan sang kepala desa bersama seorang wanita yang bukan istri sahnya, yang dikategorikan perbuatan perzinahan atau perselingkuhan.

Dalam tindak pidana perzinaan, diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Tapi tentunya, untuk membuktikan kepala desa tersebut berzina, haruslah terlebih dahulu ada yang melaporkan dari pihak wanita itu sendiri dan atau kedua orangtua wanita itu jika merasa keberatan.

Sementara tindak pidana perselingkuhan (bila dikategorikan perselingkuhan) masuk ke dalam kategori aduan absolut. Aduan absolut artinya yang menjadi pengadu ini harus yang merasa dirugikan, apakah itu suami atau istri. Ancaman pidananya 9 bulan.

Tak hanya pidana, hukuman administratif juga bisa dikenakan pada oknum kades tersebut. Dalam hal ini menjadi kewenangan Bupati, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.
Namun patut pula dipahami, dalam Pasal 29 huruf e. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan, Kepala Desa dilarang melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat.

Melanggar larangan tersebut, demikian bunyi Pasal 30 Ayat 1, Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Diatur di Pasal yang sama Ayat (2), Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kepala desa dapat saja diberhentikan jika melakukan tindak pidana, secara khusus dan itupun kalau pemerkosaan. Tapi dalam persoalan Kepala Desa Pattongko, bisa jadi perzinahan atau perselingkuhan ?

Baca Juga:  Tim Surveyor LAFKESPRI Sambangi Puskesmas Samaenre

Untuk ancaman pidana penjara perzinaan paling lama hanya 9 bulan, sedangkan pemerkosaan ancaman pidana penjaranya paling lama 12 tahun. Untuk diberhentikan karena tindak pidana, kepala desa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lalu, bagaimana bila sang kepala desa telah menikahi sang wanita itu secara sah dan resmi. Semuanya berpulang kepada Pj Bupati Sinjai dalam menyikapi persoalan sang Kepala Desa Pattongko, meski Pj Bupati Sinjai patut dengan kehati-hatian dalam memutuskan secara bijak, arif serta mempertmbangkan segala aspek resikonya.

Karena hal itu, bisa pula berujung pada penuntutan dari sang kepala desa ke pihak PTUN, bilamana keputusan yang ditetapkan oleh Pj Bupati Sinjai dianggap keliru dan atau salah dalam penerapan sanksi. Dalam persoalan ini, baru yang mencuat usulan pemberhentian berdasarkan rapat BPD Pattongko. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Daerah Sinjai?

Uraian ini, bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap sang Kepala Desa Pattongko, melainkan sebatas memberi pertimbangan dan pemikiran, Terlebih yang harus diingat adalah, kepala desa terangkat karena atas pilihan masyarakat, bukan atas penunjukan. Sehingga patut pula dipertimbangkan dengan perhitungan jumlah masyarakat di desa itu dengan seberapa banyak jumlah masyarakat yang menginginkan pemberhentian. Pemberhentian kepala desa tidak serta merta hanya perwakilan dengan mengatasnamakan masyarakat.

Sehingga perlu juga dipertimbangkan, masyarakat mana yang diwakili oleh sang tokoh adat yang mengusulkan pemberhentian itu. Dan sepatutnya pihak BPD pun menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik dan benar berdasarkan regulasi yang disandangnya.(*)

Sumber : Pembelanews.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *