Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Upah Minimum Provinsi Jangan Sekedar Jadi Gula Pemanis

  • Bagikan

Oleh : Muhammad Yusuf Buraerah, SH

Renungan, Nuansainfonews.com – Menjadi renungan bersama Upah Minimun Provinsi (UMP) tidak sekedar menjadi “gula pemanis” (Jauh panggang dari api). Namun menjadi “pil” penawar kegundahan bagi rakyat menggapai kesejahteraan, sebagai kiblatnya agar benang merahnya bisa ditarik bersesuaian dengan realita yang ada.

Dipastikan ada kegirangan rakyat Sulawesi Selatan mendengar kenaikan UMP tahun depan (2024) sekitar 1,45 persen. Penetapan UMP tersebut tertuang dalam SK Gubernur Sulsel bernomor: 1671/12/2023/21.11.2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 21 November 2023. (BERITA.NEWS, Selasa 21 November 2023)

Baca Juga:  Menilik Seriusnya Polri Mereformasi Diri

Tahun 2024 Pemprov Sulsel menaikkan UMP 1,45 persen dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298 perbulan.

SK UMP Sulsel 2024 itu juga disebut mencantumkan kewajiban perusahaan untuk menerapkan struktur dan skala upah. Sehingga ke depan ada penghitungan khusus bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.

Namun kegirangan ini dipastikan tidak bertahan lama. Realitanya tahun ini (2023) masih manjadi persoalan klasik banyaknya perusahaan belum bisa memenuhi UMP. Alasan sangat beragam, tentunya masih perlu pengawasan ekstra bagi pemerintah kepada perusahaan “bandel” agar UMP bukan hanya sekedar “gula pemanis”.

Baca Juga:  Pola Gerakan Aktivis Bagaikan Lomba Balap Karung

Penulis tidak bermaksud menyudutkan siapapun, hanya bicara masalah realita saja. Dan dirunut dari berbagai sumber masih adanya upah pekerja di bawah batas kenormalan. Salah satu contohnya adalah karyawan SPBU. Berdasarkan penelusuran masih di bawah rata-rata sekitar Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta/ Bulan. (Sumber dari para karyawan SPBU di Sulsel).

Sangat “miris” mendengar dan melihat fenomena ini. Lalu apa fungsi UMP yang digemborkan selama ini kalau realitanya demikian. Ini baru contoh kecil, bahkan kalau pemerintah mau bekerja maksimal pastinya juga dapat mengetahui masih banyaknya buruh/karyawan yang diupah jauh di bawah UMP.

Baca Juga:  BBM Naik Demokrasi Mahal

Meski bukti “telanjang” terpampang di depan mata, namun demikian bagai “buah simalakama”. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi UMP adalah problem besar jika dipaksakan berdampak kebangkrutan. Menjadi momok mengerikan meningkatnya pengangguran karena PHK besar-besaran akibat perusahaan gulung tikar.

Lalu siapa yang disalahkan ? Tidak perlu saling menyalahkan, melainkan menurut penulis pemerintah bersama pengusaha harus punya solusi agar UMP bukan sekedar “Gula Pemanis”
(Sinja, 22 November 2023)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *