Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

PJ Bupati Sinjai Diterpa Isu Tidak Sedap

  • Bagikan

SINJAI, Nuansainfonews.com – Kurang lebih dua bulan setelah mendapat amanah sebagai Penjabat (PJ) Bupati Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, (dilantik, Selasa 26/92023). T.R Fahsul Falah, kini diterpa isu “kurang sedap”. Mulai dari banyaknya kegiatan disinyalir non pos, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), tersendatnya pencairan dana proyek, dan diperintahkannya inspektorat melakukan pengawalan dan pendampingan dana bansos.

Runtut dari semua itu, salah seorang sumber berhasil disadap media ini menyebutkan, banyaknya kegiatan P.J Bupati Sinjai, T.R Fahsul Falah, non pos menjadi keluhan bagi OPD. Pihaknya mengakui kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah yang tidak ada dalam pos anggaran namun harus dilaksanakan karena ada penekanan untuk dilaksanakan.

“Terlalu banyak kegiatan non pos yang harus didanai. Susah juga karena Kadis yang ditekan dan kita juga kena imbasnya. Coba kita tanya OPD-OPD mengeluh semua dengan banyaknya kegiatan non pos yang dilaksanakan” Ujarnya, sambil meminta tidak dipublikasikan jati dirinya.

Hanya saja, pihaknya enggang membeberkan secara detail kegiatan-giatan non pos yang dimaksud. “Intinya banyak kegiatan diluar program OPD” Tegasnya.

Dibeberkan, selain banyaknya kegiatan non pos pencairan dana rekanan (kontraktor) dinilainya terkatung-katung. Bahkan pihaknya mengakui ada yang sudah dua bulan dokumen permohonan pencairan rekanan di BKAD belum diproses.

Baca Juga:  APH Bidik Dana Kapitasi Kabupaten Sinjai

“Kita tanya ke bagian keuangan tidak adaji masalah. Tapi kenyataannya pencairan tidak lancar, kasihan rekanan” Sebutnya dengan nada terbata-bata.

Menelisik lebih jauh, Alokasi Dana Desa (ADD) di “Bumi Panrita Kitta” sebutan Kabupaten Sinjai. Juga menjadi keluhan memekakkan telinga diawal kepemimpinan T.R Fahsul Falah sebagai PJ Bupati. Banyak berharap, ia menjadi “pil” penawar jeritan perangkap desa atas keterlambatan pembayaran gajinya justru dinilai janjinya menuntaskan persoalan tersebut tidak “Urgen”.

“Tidak sesuai dengan janji Pak PJ Bupati. Baru masuk pencairan 34 dari 67 desa, sementara tahap III (Tiga) tinggal 1 Bulan waktu sudah masuk tahun anggaran 2024. Kami berharap mudah-mudahan bisa semua terserap tahun ini” Ungkap salah seorang kepala desa, dirahasiakan jati dirinya.

Sumber lainnya menilai adanya hal menarik diikuti pada bantuan Bansos/PKH diikuti pengawalan dan pendapimpingan inspektorat di Dinas Sosial Sinjai.

“Saya cuma heran sebenarnya sebab bantuan untuk PKH sudah ada sejak lama dan tidak pernah ada masalah tiba-tiba sekarang ada perintah pemeriksaan saat sudah dilakukan penyerahan” Sebutnya dengan nada keheranan kepada media ini, sembari meminta tidak dibeberkan jati dirinya.

Ditambahkan, bantuan tersebut merupakan program nasional Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Dana peralatan untuk penyandang disabilitas. “Lagian ini program nasional” Imbuhnya.

Baca Juga:  Pj. Bupati Sinjai Memilih Tafakuran Malam Pergantian Tahun

Secara terpisah, Andi Adeha, Inspektur Inspektorat Kabupapaten Sinjai, membenarkan adanya perintah dari T. R Fahsul Falah, PJ Bupati Sinjai dalam hal pendampingan dan pengawalan bantuan Bansos Kemensos.

“Iye atas perintah Bpk. Pj. Bupati Sinjai, Tim Inspektorat Sinjai sementara melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penyaluran bansos dari Kemensos RI” Jelasnya lewat pesan WhatsApp.

lucunya lagi, Bansos sudah selesai disalurkan baru ada perintah dari PJ. Bupati untuk pendampingan dan pengawalan tidak dibantahnya. Menurutnya hal itu sudah benar.

“Masih tahun berjalan 2023. Jadi Monitoring, pendampingan, pengawalan nanti kalo tahun depan 2024 sudah masuk Audit itu namanya dinda” Paparnya.

Meski merupakan bantuan pusat (Kemensos RI red), pihak Tim Inspektorat tetap melakukan kordinasi pengawasan ke Dinas Sosial Kabupaten Sinjai karena penerimanya adalah masyarakat Sinjai.

“Yang terima kan warga masyarakat Sinjai dan Tim Inspektorat kordinasi pengawasannya ke Dinas Sosial Kab. Sinjai” Jelasnya.

Sementara, Andi Idnan, Kadis Sosial Sinjai membenarkan adanya Bansos dari Kemensos disalurkan kepada masyarakat baru-baru ini dengan jumlah anggaran kurang lebih Rp 9 Miliyar.

“Bantuan ini dari Kemensos langsung ke masyarakat” Sebutnya singkat.

Sementara, T.R Fahsul Falah, dikonfirmasi seputar persoalan ini menanggapi dengan bijak. Secara gambalang pihaknya menjawab dengan tenang berbagai isu yang menerpanya.

Baca Juga:  Sinjai Turut Berpartisipasi Pada Kompetisi IGA

Merunut mulai dari banyaknya kegiatan non pos diakuinya info itu tidak benar. Bahkan pihaknya terdengar bingung dari balik telpon seluler atas adanya informasi tersebut.

“Kegiatan apa yang mereka maksud non pos. Saya juga kurang mengerti kalau ada yang mengatakan banyak kegiatan non pos. Kegiatan apa? ” Kilahnya dengan nada bertanya.

Lain halnya dengan pencairan dana desa menurutnya berdasarkan dengan hasil ferifikasi pihak Dinas PMD.

“Kalau sudah ada ferifikasi dari PMD keuangan cairkan jadi semuanya sesui dengan ferifikasi berkas pencairan” Tuturnya.

Sementara pencairan anggaran rekanan kontraktor dikatakan, merupakan kewenangan pihak BKAD untuk menjelaskan. Dan menyarankan media ini komunikasi dengan pihak BKAD.

“Kita konfirmasikan ke BKAD. Dan soal adanya info pembayaran kegiatan menyebrang tahun depan (2024) tergantung dari PAD” Ujarnya.

Lanjut pada soal pendampingan dan pemgawalan inspektorat terhadap dana Bansos dari Kementerian Sosial RI pihaknya menyebutkan hal ini memang merupakan tugas inspektorat memonitoring, mangawal dan mendampingi dana tersebut agar tepat sasaran dan berjalan dengan baik.

“Pendampingan, pengwalan dan monitoring inspektorat ini sebagai bahan evaluasi kami kedepannya” Pungkasnya. (Yusuf Buraerah)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *