Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Menyoal Pencairan Anggaran Tertatih-Tatih, Kepala BKAD Sinjai Angkat Bicara

  • Bagikan

SINJAI, nuansainfonews.com – Patut diapresiasi kedewaasaan Pemerintah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, menanggapi berbagai informasi termasuk tertatih-tatihnya pencairan anggaran sejumlah kegiatan. Mulai dari ADD, Tunjangan Honor Sukarela, Pencairan Anggaran proyek (rekanan) dan lainnya. Kini Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD) Hj. Ratnawati angkat bicara. Menjadi angin segar episode problem pencairan dana ada “signal” segera berakhir (terselesaikan).

Dikutip dari SINJAIKAB.GO.ID, Pemerintah Kabupaten Sinjai akan menyelesaikan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelum akhir tahun 2023.

Baca Juga:  Iuran Pembangunan Gedung PGRI Sinjai Dimana Rimbanya?

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sinjai Hj. Ratnawati Arif saat ditemui wartawan, Jumat (24/11/2023) menyampaikan bahwa  saat ini sudah ada 39 desa di Sinjai yang telah tuntas pencairan ADD.

Pencairan dana desa menurutnya akan dilakukan pencairan berdasarkan dengan hasil verifikasi pihak Dinas PMD. “Insya Allah kita akan tuntaskan sebelum akhir tahun. Termasuk upah honorer tetap diupayakan untuk dibayarkan,” jelasnya.

Dikatakan kendala yang dihadapi saat ini adalah adanya aturan baru terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterapkan pemerintah pusat. Tahun ini sistem pemanfaatan DAU dibagi menjadi dua, yakni specific grant dan block grant.

Baca Juga:  Pj. Bupati Sinjai Tinjau Rumah Warga Desa Palae Tidak Layak Huni

“Adanya kebijakan ini sehingga hanya 7 OPD yang dapat blok anggaran dari Kemenkeu, maka 35 OPD lain termasuk ADD anggarannya bergantung pada PAD dan dana bagi hasil baik dari provinsi maupun pusat,” jelasnya.

Oleh karena itu ketika ada pendapatan bagi  hasil yang tersendat dibayarkan atau PAD yang tidak tercapai akan berimplikasi pada keterlambatan pencairan anggaran.

Baca Juga:  koalisi Lintas Lembaga Gelar Aksi Minta APH Tuntaskan BPNT Sinjai

Terkait informasi keterlambatan pencairan dana proyek dan kegiatan non pos yang harus dibiayai, Ratnawati dengan tegas membantah hal tersebut.

“Jadi tidak benar kalau ada dana proyek kita tahan baik itu yang sumber anggarannya dari DAK maupun Mandatory. Demikian juga tidak ada anggaran non pos, BKAD itu mencairkan semua ada pos anggarannya,” tegasnya. (Yusuf Buraerah)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *