Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Tembang Lawas Delapan Program Prioritas Penjabat Kepala Daerah

  • Bagikan

Muhammad Yusuf Buraerah, SH

Renungan, nuansainfones.com – Penjabat (Pj) Bupati Sinjai, TR Fahsul Falah dalam forum dialog dengan sejumlah pimpinan LSM dan Ormas di Command Centre halaman Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Sabtu 914/10/2023), membeberkan delapan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam mengawal pemerintahan di Kabupaten Sinjai.

Delapan program prioritas Pj Bupati Sinjai ini yang dilantik Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada 26 September 2023 lalu, juga telah terpajang dalam bentuk baliho di sejumlah kantor instansi pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dan bahkan pada beberapa media sosial lengkap dengan foto Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan Pj Bupati Sinjai berpakaian PDU.

Sebelumnya, kehadiran Pj Bupati Sinjai TR Fahsul Falah di Bumi Panrita Kitta, juga telah disambut dengan paparan sederet permasalahan oleh beberapa media yang menyebutnya sebagai PR (Pekerjaan Rumah) untuk segera diselesaikan.

Kemudian setelah sebulan menjalani kepemimpinannya, Pj Bupati TR Fahsul Falah beserta segenap Pj kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota), juga mendapat arahan pelaksanaan tugas dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (30/10/2023).

Dalam berbagai kesempatan, Pj TR Fahsul Falah telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan ketiganya, baik itu yang dinyatakan sebagai PR yang boleh jadi merupakan “warisan,” ataupun delapan program prioritas yang mungkin menjadi bekal, hingga arahan Presiden yang berupa “amanah atau perintah”.

Pernyataan komitmen PJ Bupati sebagai respon terhadap harapan yang tumbuh dari bawah ataupun yang mengucur dari atas, tentu patut diapresiasi sebagai bentuk kesungguhan seorang pemimpin yang senantiasa berupaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Namun demikian, dengan tidak mengurangi nilai atas pernyataan komitmen Pj Bupati Sinjai dalam merespon harapan masyarakat khususnya yang disebut sebagai PR, tentu terdapat sejumlah catatan yang menyertainya, mengingat solusi dari deretan PR tersebut hanya terletak pada waktu dan ketersediaan anggaran.

Sebab pada kenyataannya, hal-hal yang disebutkan belum dibayarkan, semuanya telah tercover dalam APBD Kabupaten Sinjai 2023 yang telah beberapa kali mengalami refocusing sampai pada pasca perubahan APBD itu sendiri guna mencukupi kebutuhan alokasi anggaran 40 persen untuk KPU dan Bawaslu.

Baca Juga:  Martabat Untuk Semua Dalam Praktik

Efek perintah cairkan dan bayarkan untuk ADD, Insentif guru mengaji, hibah masjid dan lainnya serta pemenuhan 40 persen untuk kebutuhan KPU dan Bawaslu, semuanya mulai terealisasi secara bertahap sebagai indikasi, bahwa anggaran untuk itu memang ada dalam APBD, namun entah apa alasannya sehingga tidak dibayarkan tepat waktu.

Meskipun indikasi ketersediaan anggaran itu kuat adanya, namun dengan keterlambatan pembayarannya yang dilakukan setelah ada penundaan GU hingga pemotongan anggaran pada OPD, juga menimbulkan dampak pada capaian kinerja dan kegiatan yang telah disusun oleh perangkat daerah dalam APBD tahun berjalan.

Dimaklumi alasan kepasrahan para aparat perangkat daerah terhadap segala bentuk refokusing di atas refokusing, lebih cenderung pada alasan penyelamatan TPP yang selalu dijadikan ancaman untuk tidak dibayarkan apabila bertahan untuk tidak segera menghentikan belanja kegiatannya.

Sehingga pencairan dan pembayaran terhadap semua anggaran tertunda pada masa kepemimpinan Pj Bupati TR Fahsul Falah saat ini, tampak lebih terkesan menggeser teriakan pembayaran utang dari desa untuk ADDnya dan masyarakat untuk insentif guru mengaji dan hibah masjid ke teriakan para OPD yang tidak dapat melaksanakan kegiatannya karena amputasi anggaran.

Demikian halnya dengan delapan program prioritas yang juga belum ada kejelasan informasi pasti tentang arah dan kebijakan yang hendak dilaksanakan dan yang akan dicapai., yang ada hanyalah kesibukan Pj Bupati melakukan blusukan, silaturahim yang lebih terkesan pada tebar pesona.

Mungkin karena kedelapan program prioritas tersebut yang sepertinya menjadi “program seragam” para penjabat kepala daerah di Sulawesi Selatan ini termasuk bagi Pj Gubernur Sulsel, lebih diidentikkan dengan ramuan tradisional untuk kepentingan terapi penyakit akut yang dialami negara dan daerah, sehingga tidak perlu ada garis kebijakan yang menyertai dari pengusungnya, karena nyata jika dari delapan program prioritas tersebut, tidak terdapat hal baru di dalamnya.
“Kedelapan program prioritas ini, ibarat tembang lawas yang disenandungkan oleh penyanyi cover dengan aransment rock tanpa ada perubahan syair maupun lirik”.

Baca Juga:  Alokasi DIF Untuk Stunting Perlu Pengawalan APH

Karena pada dasarnya kedelapan program prioritas ini, tidak terkecuali penyelenggaraan pemilu yang jurdil dan demokratis yang merupakan agenda lima tahun sekali, juga penyakit akut di negeri ini yang kembali diharapkan mendapat terapi dari “pemimpin baru” yang “ditakdirkan” sebagai penjabat kepala daerah.tambah Awal.

Ketidakjelasan implementatif delapan program prioritas ini, juga terjadi di kalangan birokrat termasuk pada birokrat di instansi-instansi yang telah memasang spanduk tersebut, karena dari hasil penelusuran media ini, rata-rata aparat menjawab belum mendapat kejelasan tentang arah dan langkah yang akan dilaksanakan.

Kami hanya dapat perintah membuat dan memasang spanduk 8 program prioritas Pj Bupati, semoga dengan terpasangnya semua spanduk di instansi dan lembaga pemerintahan daerah, ke delapan program prioritas itu akan terlaksana dengan sendirinya.

Disamping berharap program itu terealisasi dari spanduk, kami juga tetap menunggu kebijakan untuk penjabaran operasionalnya, apalagi katanya di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah saat ini yang membuat para perangkat daerah harus ikhlas dalam keterpaksanaan karena adanya pembatasan pencairan hingga pada pemotongan anggaran.

Hal yang sama juga diungkapkan pemerhati pemerintahan, yang menyatakan seharusnya tidak perlu ada “tragedi pemerintahan” seperti isu pemotongan anggaran pada perangkat daerah, ancaman penghentian TPP bagi aparat, utang melilit dan defisit melebihi ambang toleransi, sampai dengan isu kebangkrutan.

Karena dengan kondisi ini, diakui atau tidak, akan berdampak buruk pada kinerja pemerintahan, karena dengan pemotongan anggaran yang suka atau tidak suka harus dilakukan untuk menutupi utang, akan menjadi penyebab lahrnya sikap apatis dan pesimis bagi aparat, bahkan dapat menimbulkan trauma dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya.

Baca Juga:  Pola Gerakan Aktivis Bagaikan Lomba Balap Karung

“Mungkin ada banyak harapan agar tidak semua ‘permasalahan; apalagi ‘kesalahan’ sebelumnya yang mencuat saat ini, hanya dibebankan pada pundak Penjabat kepala daerah dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diembannya sampai terpilihnya kepala daerah dalam pemilukada nantinya.
Karena kita semua tahu, kalau di tengah “kemelut” pemerintahan saat ini, masih terdapat organ-organ pemerintahan berlabel pejabat pada berbagai level dan bidang, yang pasti merupakan satu kesatuan dengan aktor penyelenggara pemerintahan pada kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.

Mereka inilah yang selayaknya harus mampu menjaga dan mengawal marwah pemerintahan dalam setiap proses pergantian kepemimpinan, mereka tidak boleh menepi dari permasalahan apalagi jika hanya mau melempar kesalahan pada pemimpin yang telah mengakhiri periodenya, termasuk kecenderungan saling menyalahkan satu dengan yang lain dalam satu tim seperti pada TAPD karena mereka merupakan bagian dari rangkaian permasalahan.

Persoalan anggaran yang selama ini digodok oleh TAPD bersama Banggar dengan perencanaan yang apik dari Bappeda serta pengendalian dan pengawasan dari Inspektorat, sejatinya tidak perlu menjadi benang kusut pada saat anggaran sedang berjalan apalagi harus menjadi PR bagi pemimpin yang baru.

Persoalannya kemudian sejauhmana kesungguhan Pj Bupati untuk mengendalikannya kembali pada koridor yang benar, kita tentu berharap Pj Bupati tidak tersandra dengan pilihan satu-satunya “mengamankan segala bentuk kekeliruan dan kesalahan kebijakan sebelumnya” sebagai balas budi atas keterpilihannya menjadi Pj Bupati Sinjai.

Delapan program prioritas yang telah dipajang dimana-mana hendaknya mendapat porsi perhatian yang lebih besar dari Pj Bupati, dan ini sebaiknya tidak ditunda-tunda pelaksanaannya bahka perlu diupayakan percepatannya agar masyarakatpun mendapat ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi secara aktif.

Bukankah Pj Bupati selalu menggaungkan gema Super Tim, bukan Super Man, lantas sekarang tim-tim super itu dimana dan akan kemana, semoga tidak akan kehilangan arah dan haluan.

(Sinjai, 24 November 2023)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *