Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Pemdes Di Bumi Panrita Kitta Bakal Babak Belur

  • Bagikan

SINJAI, nuansainfonews.com – Ada kegusaran mulai “meroket” dibalik mandeknya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di “Bumi Panrita Kitta” gelar Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bukan lagi tentang “ratapan pilu” aparatur/perangkat desa terkait lambatnya tunjangan mereka. Ini sudah mengarah pada teguran aturan. Jelas pihak Pemerintah Desa (Pemdes) bakal “babak belur” kenapa? Karena sangat jelas dalam Undang-Undang desa tahun 2014 dan permendagri no 20 tahun 2018 mengatur keuangan desa dan sistem pembelanjaannya pertahun. Lalu bagaimana pertanggungjawabanya sekiranya ADD menyebrang ke tahun berikut 2024. Dikhawatirkan ada desa terjebak dalam administrasi (tersandung aturan) dan sungguh ironi jika sampai diperhadapkan pada “rana” hukum. Lalu siapa yang salah?

Sejumlah sumber yang berhasil disadap media ini mengaku, pesimis pencairan ADD rampung tahun ini. Melihat realita saat ini pencairan terkesan dicicil dengan waktu tersisa hanya satu bulan.

“Waktunya tinggal satu bulan baru sekitar 60 persen pencairan tahap ke III (Tiga). Bagaimana dengan pencairan tahap ke IV (Empat). Ya kita sangat berharap tidak menyebrang ke tahun depan karena laporan pertanggungjawabannya pasti rancuh. Kasihan para kepala desa bisa saja ada nantinya terjebak pada administrasi. Sangat krusial kalau hal ini terjadi” Ungkap Puang Mallere Daeng Mattemmu Maccambang HaliE, gelar nama sumber media ini, Kamis 30 November 2023.

Baca Juga:  Polres Sinjai Dielus Rakyat

Lanjut Puang Mallere Daeng Mattemu, menyebutkan, adanya teriakan dibalik mandeknya dana desa tahun ini sangat dimaklumi. Karena selain berdampak pada persoalan perut (tunjangan aparatur/prangkat desa) juga diperhadapkan dengan aturan siap menerkam saat anggaran tersebut menyebrang ke tahun 2024. Ada krang berbagai lembaga dan lainnya masuk dan parahnya kalau hal ini sampai ke rana hukum (APH red). Dikhawatirkan Pemdes “Babak Blur”. Memperpanjang catatan “buram” Pemdes.

“Tidak ada jaminan, sekiranya ADD ini menyebrang pihak Pemdes akan bebas dari persoalan karena dana desa itu sangat jelas aturannya, RAB pertahun. Bisa saja disaldokan lantas bagaimana dengan hak-hak aparatur/perangkat desa. Disini kan ada tunjangan mereka wajib dibayarkan” Urai Puang Mallere Daeng Mattemu juga sebagai pemerhati pembangunan desa.

Dengan gamblangnya, pihaknya mengatakan, tentang janji Pj. Bupati Sinjai, T.R Fahsul Falah, pencairan anggaran desa tahun ini akan klar. Bukan meremehkan janji tersebut melainkan lebih dari itu adalah menjadi kenyataan.

Baca Juga:  Pelayanan Prima Samsat Sinjai

“Kita agak legah dengan berbagai statemen Bapak TR Fasul Falah kalau ADD tidak menyebrang ke tahun 2024. Tentu ini membuktikan ada sosok heroik (satu kata dengan kenyataan). Karena kalau tidak terealisasi maka janji itu hanya skedar gula-gula penenang sesaat” Tuturnya mengaku salut terhadap Pj. Bupati Sinjai T.R Fahsul Falah berani tampil membawa anging segar dibalik mandeknya ADD dan dana lainnya.

Menarik ulur, sebelumnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sinjai Hj. Ratnawati Arif saat dikonfirmasi wartawan terkait mandeknya ADD dan pembayaran kegiatan lainnya, Jumat (24/11/2023) menyampaikan bahwa  saat ini sudah ada 39 desa di Sinjai yang telah tuntas pencairan ADD. (Sumber Sinjaikab.go.id)

Pencairan dana desa menurutnya akan dilakukan pencairan berdasarkan dengan hasil verifikasi pihak Dinas PMD.

“Insya Allah kita akan tuntaskan sebelum akhir tahun. Termasuk upah honorer tetap diupayakan untuk dibayarkan,” jelasnya.

Dikatakan kendala yang dihadapi saat ini adalah adanya aturan baru terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterapkan pemerintah pusat. Tahun ini sistem pemanfaatan DAU dibagi menjadi dua, yakni specific grant dan block grant.

Baca Juga:  Smart School Digoyang Isu, Kadisdik Sulsel Sebut Sesuai DPA

“Adanya kebijakan ini sehingga hanya 7 OPD yang dapat blok anggaran dari Kemenkeu, maka 35 OPD lain termasuk ADD anggarannya bergantung pada PAD dan dana bagi hasil baik dari provinsi maupun pusat,” jelasnya.

Oleh karena itu ketika ada pendapatan bagi  hasil yang tersendat dibayarkan atau PAD yang tidak tercapai akan berimplikasi pada keterlambatan pencairan anggaran.

Terkait informasi keterlambatan pencairan dana proyek dan kegiatan non pos yang harus dibiayai, Ratnawati dengan tegas membantah hal tersebut.

“Jadi tidak benar kalau ada dana proyek kita tahan baik itu yang sumber anggarannya dari DAK maupun Mandatory. Demikian juga tidak ada anggaran non pos, BKAD itu mencairkan semua ada pos anggarannya,” tegasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa (ABDESI) Kabupaten Sinjai yang dikonfirmasi seputar pencairan ADD, berharap agar bisa terselesaikan (terbayar) secepatnya. Pihaknya juga memgakui rumitnya pertanggungjawaban anggaran tersebut kalau menyebrang ke tahun 2024.

“Kita semua berharap anggaran ini tidak menyebrang ke tahun 2024. Ini tinggal satu bulan” Harapnya. (Yusuf Buraerah)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *