Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Marak Pemberitaan Keterlambatan Pencairan ADD, Andi Azis Karaeng Soi Menyarankan Pemkab Sinjai Transparan

  • Bagikan

Ket : Foto Ilustrasi

SINJAI, nuansainfonews.com – Menyita perhatian semua pihak keterlamabatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, marak diberitakan media online ditengarai kurang transparannya pihak Pemkab. Sinjai dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Berbuntut surat terbuka, A. Azis Karaeng Soi yang juga merupakan  ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Sinjai, ditujukan kepada PJ. Bupati Sinjai, T.R Fahsul Falah.

Surat terbuka yang beredar di grup WhatsApp menyarankan kepada Pemkab. Sinjai transparan atas penyebab keterlambatan pencairan ADD. Dan surat itu  dipertegas lagi lewat pesan WhatsApp meminta kepada kepala BKAD Sinjai, Hj. Ratnawati, agar terbuka dan tidak ada ditutupi.

“Teman-teman media tolong minta kepala BKAD Hj. Ratnawati agar terbuka jangan ditutup” Sebutnya disalah satu grup Whats, Rabu 13 Desember 2023.

Sementara melalui surat terbuka secara gamblang dikatakan, menyikapi maraknya pemberitaan media tentang keterlambatan pencairan ADD tahap ketiga dan kemungkinan akan menyeberang ke pencairan tahap ke empat pada tahun anggaran 2024 secara bersamaan dengan utang-utang pemda serta beban pembiayaan lainnya, pihaknya berpandangan, bahwa telah terjadi KEMELUT KEUANGAN pada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang kini menjadi tanggung jawab Bapak PJ Bupati Sinjai.

Baca Juga:  Dana Program Beasiswa Pemkab Sinjai Dimana Rimbahnya

Menurutnya, kemelut keuangan ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena keuangan daerah sebagai jantung penyelenggaraan pemerintahan, tidak sepantasnya dibiarkan melemah, sebab hal ini akan berdampak pada semakin lesunya organ-organ pemerintahan yang akan mengikis kepercayaan masyarakat.

Oleh karenanya lanjutnya, Pj Bupati sebagai penanggung jawab pemerintahan diharapkan dapat konsisten pada komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini, aparat pemerintah daerah, pemerintah desa, sukarelawan, dan masyarakat umum tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian ataupun ketidakjelasan,

Dipaparkan, transparansi akan kemampuan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaannya, harus dibuka kepada publik secara terang benderang, karena jika rangkaian permasalahan keuangan ini tak kunjung diselesaikan dengan baik, maka ini akan menjadi petaka pemerintahan dan kegagalan Pj Bupati.

Baca Juga:  Renovasi Mall Pelayanan Publik Sinjai Dipertanyakan

“Sebagai Kepala Desa, kami bisa memahami jika karena keterbatasan keuangan atau pun karena kesalahan perencanaan, atau karena kesalahan pengelolaan keuangan, atau memang karena kekeliruan/kesalahan kebijakan dalam penyusunan, penetapan, dan penggunaan anggaran yang menyebabkan seluruh ADD 2023 tidak dapat dibayarkan secara tuntas pada tahun anggaran berjalan, sehingga harus diseberangkan pada tahun anggaran berikutnya atau tahun 2024” Paparnya masih dalam surat terbukanya.

Namun yang menjadi persoalan tambahnya, dengan menunjuk pada informasi yang berkembang akan beratnya beban APBD 2024 yang juga harus mengakomodir utang-utang pemda yang harus diselesaikan, membuat pihaknya (para kepala desa red) ragu jika keuangan daerah tahun 2024 akan lebih baik dari kondisi tahun 2023. Bahkan bisa jadi tahun 2024 kondisi keuangan daerah akan semakin terpuruk oleh beban yang diseberangkan disamping yang memang harus diprogramkan.

“Untuk itu, disarankan kepada Pj Bupati Sinjai untuk segera memerintahkan kepada Pejabat terkait mulai dari Sekda selaku Ketua TAPD, Asisten 3, Kepala BPKAD, Inspektorat, dan Kepala Bapenda memberikan penjelasan secara terbuka melalui jumpa pers tentang penyebab kekacauan keuangan tahun anggaran 2023 disertai langkah-langkah penanganan dan penyelesaiannya, serta menyatakan komitmen pemda untuk memberikan jaminan kepastian penyelesaian semua permasalahan utang keuangan pada tahun anggaran 2024 pada umumnya, dan ADD khususnya” Sarannya.

Baca Juga:  GOW Gelar Kerja Bakti

Terpisah, T.R. Fahsul Falah, Pj. Bupati Sinjai, dikonfirmasi seputar persoalan tersebut mengatakan, kalau semuanya sudah tercover dalam pada surat terbuka itu.

“Jawabannya sudah ada disini (disurat terbuka red) dan bisa memahami insha Allah anggaran 2024 tidak ada akan terjadi sebab bapak kawal” Kuncinya.

Sementara kepala BKAD Sinjai, Hj. Ratnawati sudah beberapa kali dihubungi melalui panggilan seluler dan WhatsApp, oleh media ini seputar keterlambatan pembayaran ADD dan kegiatan lainnya memilih bungkam. (Yusuf Buraerah)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *