Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Pemprov Sulsel Ditengarai Lalai Tunaikan Kewajiban, Ada Apa?

  • Bagikan

Ket : Foto Ilustrasi

SINJAI, nuansainfonews.com – Mulai mencuat penyebab “kisru” di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Atas mandeknya pembayaran berbagai kegiatan ada hubungannya dengan Pemprov Sulsel ditengarai lalai tunaikan kewajiban, ada apa? Karena dana bagi hasil sedianya meringankan beban KAS daerah minim realisasinya.

Salah seorang sumber layak dipercaya menyebutkan dana bagi hasil Pemrov Sulsel sekitar Rp 19 Miliyar baru terealisasi sekitar Rp 2 Miliyar tahun ini (2023). Padahal menurutnya sudah kewajiban untuk mentransfer dana tersebut ke Pemkab. Sinjai.

“Sekitar Rp 17 Miliyar belum ditransfer, ini kewajiban Pemprov Sulsel mentransfer dana tersebut ke KAS Pemda Sinjai. Apa ini tidak lalai namanya sudah akhir tahun baru Rp 2 Miliyar ditransfer” Ungkap Sumber Terenyuh, tidak dimediakan jati dirinya, saat bincang-bincang dengan media ini disalah satu Warkop, Jum’at siang, 15 Desember 2023.

Menurutnya, justru Pemprov Sulsel harus didesak untuk merealisasikan sisa dana tersebut. Karena dana tersebut sudah menjadi program kegiatan tahun ini.

Baca Juga:  Polres Sinjai Rutin Gelar Patroli

“Banyaknya kegiatan mandek pembayarannya, saya rasa salah satu penyebabnya tidak turunnya sisa dana bagi hasil provinsi. Sekali lagi saya katakan ini adalah kewajiban provinsi untuk bayarkan setiap tahunnya” Bebernya. Sambil ditambahkan kalau dirinya khawatir hampir semua Kabupaten/Kota di Sulsel dana bagi hasil provinsinya tidak terealisasi seratus persen.

Menarik ulur, akhir-akhir ini Kabupaten Sinjai heboh dengan bermunculannya seabrek kegiatan belum terbayar. Mulai dari utang makan minum Rujab. Bupati, insentif tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, hingga ADD tahap IV bakal menyeberang di tahun 2024.

“Jangankan utang Makan Minum, SPPD Bupati defenitif (yang digantikan oleh Penjabat Bupati) masih ada belum terbayar. Seharusnya Pemda Sinjai transparan dengan kondisi KAS daerah agar tidak muncul berbagai asumsi di tengah masyarakat yang sifatnya bisa berdampak kurang baik” Tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sinjai Fachriandi Matoa (dikutip dari instingjurnalis.com) membenarkan adanya utang makan minum Rujab Bupati dan Wakil Bipati. Hanya saja kata Fachri (sapaan akrab Fachriandi Matoa), hal itu bukan merupakan utang pribadi Andi Seto Asapa (ASA), tapi utang Pemda Sinjai atas biaya makan minum di rumah jabatan Bupati dan wakil Bupati Sinjai yang belum terbayarkan. “Itu utang biaya makan minum di rumah jabatan Bupati dan wakil Bupati pak,” ujar Fachri, Kamis (14/12/2023).

Baca Juga:  Kapolres Sinjai Datangi TKP Dugaan Pencabulan
Fachriandi Matoa

Dia menjelaskan bahwa utang tersebut terbagi atas beberapa item, namun yang menjadi viral adalah utang kue atau belanja makan minum rumah jabatan.

Ditanya wartawan, mengapa tidak dibayar? Fachri mengatakan bahwa tidak ada niat Pemda untuk tidak membayar melainkan anggaran yang tujuannya untuk menanggulangi biaya makan minum di rumah jabatan bupati dan wakil bupati Sinjai, belum cair.

“Yang melatarbelakangi mengapa utang tersebut terlambat dibayar adalah, karena dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi sebesar 19 miliar lebih, baru cair kurang lebih 2 miliar jadi tersisa 17 miliar. Nah sampai sekarang itu (17 M) belum ditransfer, itulah yang membuat keterlambatan tersebut,” tutur Fachri menjelaskan.

Baca Juga:  Kasek SD Negeri 48 LappaE Sinjai Keluhkan Manajemen Pencairan Dana BOS Rumit

“Jadi ada dana, ada pendapatan yang dialokasikan yang sampai hari ini belum juga ditransfer oleh pihak Pemerintah Provinsi Sulsel. Jadi bukan kesalahan Pemda Sinjai tapi lebih kepada pihak Pemprov yang terlambat mentransfer dana tersebut,” imbuhnya.

Atas hal itu, politikus Partai Gerindra tersebut berharap kepada Pemda Kabupaten Sinjai agar segera menjawab informasi yang viral itu dan berupaya mencari solusi agar sesegera mungkin melunasi utang tersebut.

“Solusi dari saya hanya satu, solusi yang terbaik adalah mendesak Pemerintah Provinsi agar secepatnya mencairkan dana bagi hasil tersebut lalu melunasi utang yang dimaksud,” pungkasnya.

Sementara T.R Fahsul Falah, Pj. Bupati Sinjai diminta tanggapannya terkait dana bagi hasil provinsi menyarankan media ini konfirmasi ke BKAD Provinsi.

“Langsung dikonfirmasi ke BKAD Provinsi supaya lebih valid” Kuncinya.

Pihak provinsi masih sementara berusaha dikonfirmasi seputar persoalan ini hingga berita ini naik tayang. (Yusuf Buraerah)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *