Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Pembahasan APBD Pokok Kabupaten Sinjai Hanya 24 Jam, Benarkah?

  • Bagikan

SINJAI, nuansainfonews.com – Banyak geleng-geleng kepala atas berhembusnya kabar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, hanya 24 jam sebelum disahkan menjadi APBD Pokok 2024, benarkah? Pertanyaan ini terus menggelinding ibarat “bola panas” harus dijawab tuntas oleh pihak (Pemerintah Kabupaten) Pemkab Sinjai bersama DPRD Sinjai.

Sejumlah sumber yang berhasil disadap media ini mengatakan pembahasan Ranperda APBD Pokok sebelum disahkan menjadi Perda APBD Pokok harus ekstra hati-hati dan tidak boleh kesusu karena bisa berdampak kurang baik dengan perjalanan pembangunan. Makanya itu pihaknya merasa heran saat mendengar kabar pembahasannya hanya 24 jam (sehari semalam).

“Info ini harus ditelusuri agar tidak menjadi bola liar ditengah masyarakat. Kerena bisa mencederai eksistensi Pemkab dan DPRD Sinjai” Ujar sejumlah sumber, Sabtu 16 Desember 2023.

Sumber lainnya, berharap agar Pemkab dan DPRD Sinjai seharusnya mengklarifikasi hal-hal yang bisa membuat “risih” dan dikhawatirkan akan menimbulkan debat kusir ditengah masyarakat.

“Isu seperti ini tidak boleh didiamkan karena bisa memicu kegaduhan” Harapnya.

Baca Juga:  Polres Sinjai Gelar Yasinan Dan Doa Bersama

Sementara Pj. Bupati Sinjai dikonfirmasi seputar pembahasan Ranperda APBD sebelum disahkan menjadi Perda APBD Pokok 2024 hanya 24 jam langsung mengirimkan beberapa bukti penyerahan dokumen Ranperda APBD kepada DPRD sebelum disahkan menjadi Perda APBD Pokok 2024. Bukti tertulis yang dikirim kepada media ini tercantum tanggal penyerahan Pemkab Sinjai dan tanggal pengesahan (penyerahan kembali oleh DPRD ke Pemkab Sinjai).

“Tanggal penyerahan dokumen Ranperda APBD ke DPRD dan tanggal diterima penyerahan kembali dari DPRD ke Pemda, pak Yayun boleh lihat” Sebut Pj. Bupati Sinjai, T.R. Fahsul Falah, mengomentari rilis yang dikirim ke media ini.

Dalam keterangan tertulis tersebut, dokumen Ranperda APBD diserahkan ke pihak DPRD Sinjai, Senin (27/11/2023) dan penyerahan kembali oleh DPRD ke Pemkab Sinjai, setelah melalui tahapan mekanisme Kamis (30/11/2023).

Satu nafas dengan pernyataan PJ. Bupati, pihak DPRD Kabupaten Sinjai, melalui wakil ketua 1 mengatakan, pembahasan Ranperda APBD sudah melalui tahapan sesuai mekanisme. Hanya saja menurutnya dilaksanakan secara tertutup (tidak menyiapkan ruang Publik red) itu sudah sesuai dengan aturan.

Baca Juga:  Gatol Jalur Mediasa Kasus Sang Pangeran

“Cukup alot memang pembahasannya, dan nanti kita akan umumkan ke Publik pekan depan setelah penyempurnaan. Saat ini masih tahap evaluasi penyempurnaan” Paparnya.

Sebelumnya, Pemerhati Kebijakan Publik Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Musaddaq menyoroti pembahasan anggaran di Pemkab dan DPRD.

Dikutip dari TRIBUNSINJAI.COM tayangan tanggal 8 Desember 2023. Secara gamblang, Musaddaq mengatakan, Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pokok 2024 hanya dibahas dalam tempo kurang lebih 24 jam. Pembahasan tersebut berlangsung pada pekan lalu.

” Ini sangat irasional membahas dan menetapkan anggaran APBD Pokok sebesar Rp 1,1 trilliun dalam tempo kurang lebih 24 jam satu hari satu malam,” kata Musaddaq, Jumat (8/12/2023).

Mantan aktivis Kopel Sulawesi ini pesimis terhadap program APBD Pokok 2024 dapat berkualitas.

Pembahasan panitia anggaran di DPRD pekan lalu juga disayangkan karena tak terbuka untuk publik.

Padahal seharusnya dalam pembahasan APBD tersebut ada ruang publik untuk masyarakat dan diatur dalam undang-undang.

Baca Juga:  Pj. Bupati Sinjai T.R Fahsul Falah Akankah Dielus Atau Dicibir Rakyat

” Seolah-olah pembahasan APBD itu hanya milik Pemkab dan Anggota DPRD kalau dilihat dari faktanya,” kata Musaddaq.

Pembahasan dan penetapan APBD Pokok ini ditengarai menyalahi Permendagri 15/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024.

Menurut Musaddaq, pihak anggota DPRD perlu teliti terhadap usulan anggaran dalam program APBD.

” Bisa dibayangkan jika tak diteliti dan dikaji anggarannya lalu disepakati, tentu kerugian besar bagi rakyat dan negara,” jelas Musaddaq.

Pembahasan kurang dari 24 jam tersebut juga dibenarkan anggota DPRD Sinjai, Muhammad Wahyu.

” Sempat saya protes kepada teman-teman tim panitia anggaran eksekutif dan legislatif soal itu. Tapi saya tak diberi ruang yang cukup,” kata politisi Partai Golkar itu.

Dikonfirmasi mengenai hal itu kepada panitia anggaran DPRD Sinjai, Andi Jusman tidak merespon.

Pembahasan APBD Pokok 2024 ini juga diperbincangkan publik masyarakat Sinjai saat ini.

Berdasarkan Dokumen APBD Pokok 2024 tertera Pendapatan Daerah Rp 1,1 Trilliun. (Yusuf Buraerah)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *