Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Siapa Tukang Bisik Dibalik Nonjob ASN Pemprov Sulsel

  • Bagikan

MAKASSAR, nuansainfonews.com – Kian merebak kabar adanya tukang bisik dibalik nonjob puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Masa pemerintahan sebelumnya, kini Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI putuskan agar dikembalikan ke jabatan semula. Hal ini diungkapkan sumber media ini Ahad 24 Desember 2023.

“Nonjob puluhan ASN diakhir masa jabatan Andi Sudirman Gubernur Sulsel, sebelumnya (Gubernur defenitif yang digantikan Pj. Gubernur red) kami menduga ada tukang bisik. Kasihan ASN tersebut harus di nonjob tanpa ada pelanggaran” Ujar sumber enggang disebut jati dirinya.

Secara gamblang dikatakan, nonjob dan mutasi tersebut dinilainya “serampangan” tidak didasari penilaian tertentu yang mengarah pada prestasi. Apalagi di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi terkesan dipaksakan.

“Paling carut marut mutasi dan nonjob para kepala SMA/SMK terkesan sangat dipaksakan. Bahkan puluhan kepala sekolah nonjob sebelum memasuki masa pensiun. Seharusnya pihak Pemprov menunggu sampai mereka pensiun karena tinggal beberapa bulan lagi sebagai bentuk penghargaan kepada pengabdian mereka” Paparnya.

Sumber lainnya dari kalangan satuan pendidikan menyebut, nonjob serta mutasi para kepala sekolah lingkup Disdik Sulsel, tanggal 23 Agustus 2023 lalu ditengarai sarat “nepotisme” perlu diusut dan diungkap siapa tukang bisiknya.

“Ada kepsek baru, dipaksakan karena istrinya pengawas. Ada juga dari kabupaten lain sementara di Sinjai masih ada stok yang memenuhi syarat. Bahkan ada dipaksakan nonjob. Ada yang sudah hampir pensiun di nonjob, kenapa tidak tunggu pensiun supaya jadi penghargaan bukan mempermalukan. Kentara sekali permainan” Bebernya.

Sementara kabar terbaru mutasi dan nonjob “serampangan” tersebut agar masing-masing dikembalikan ke tempat semula. BKN RI menilai nonjob ratusan ASN itu tidak sesuai prosedur alias bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Baca Juga:  MTQ Tingkat Kecamatan Sinjai Selatan Resmi Dibuka

Dilansir “INIKATA.co.id” Direktur Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) I BKN RI Respanti Yuwono mengatakan ASN yang dinonjob itu tidak melalui tahapan disiplin dan kinerja.

“Nonjobnya tidak sesuai prosedur disiplin maupun kinerja. Syarat jabatan penggantinya juga tidak sesuai ketentuan perundangan,” kata Yuwono, Jumat (22/12/2023).

Setelah itu, ia mengatakan Pemprov Sulsel yang nantinya mengeluarkan surat untuk melakukan pengukuhan terhadap ASN yang dinonjobkan.

“Pihak Pemprov Sulsel yang menerbitkan keputusan tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan proses validasi, maka diputuskan untuk mengembalikan jabatan ASN yang merasa dirugikan akibat kebijakan nonjob.

“Pemprov Sulsel kemarin sore sudah telepon bahwa akan segera dilakukan pengembalian ke jabatan semula atau setara,” terangnya.

Yuwono mengatakan, Pemprov Sulsel diminta mengembalikan jabatan ASN yang dinonjobkan ke posisi semula atas rekomendasi dan perintah dari BKN.

“Betul (rekondisi dan perintah BKN),” terangnya.

Dia menjelaskan, mekanismenya nanti akan dilakukan kembali terhadap ASN yang sebelumnya jadi imbas akibat dinonjobkan. Ada pula dengan mekanisme pelantikan jika bukan pada jabatan sebelumnya tapi setara.

“Karena pembatalan keputusan, biasanya bentuknya adalah pengukuhan (kembali) jika ke jabatan sebelumnya. Pelantikan, jika ke jabatan lain yang setara,” pungkasnya.

Diketahui, sejumlah ASN lingkup Pemprov Sulsel yang terdampak akibat kebijakan nonjob merasa tidak terima karena beranggapan tidak melakukan pelanggaran. Mereka pun melayangkan keberatan ke BKN RI hingga Ombudsman. (Yusuf Buraerah, SH)

Baca Juga:  GOW Gelar Kerja Bakti

AAR, Kian merebak kabar adanya tukang bisik dibalik nonjob ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Masa pemerintahan sebelumnya, kini Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI putuskan agar dikembalikan ke jabatan semula. Hal ini diungkapkan sumber media ini Ahad 24 Desember 2023.

“Nonjob ratusan ASN diakhir masa jabatan Andi Sudirman Gubernur Sulsel, sebelumnya (Gubernur defenitif yang digantikan Pj. Gubernur red) kami menduga ada tukang bisik. Kasihan ASN tersebut harus di nonjob tanpa ada pelanggaran” Ujar sumber enggang disebut jati dirinya.

Secara gamblang dikatakan, nonjob dan mutasi tersebut dinilainya “serampangan” tidak didasari penilaian tertentu yang mengarah pada prestasi. Apalagi di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi terkesan dipaksakan.

“Paling carut marut mutasi dan nonjob para kepala SMA/SMK terkesan sangat dipaksakan. Bahkan puluhan kepala sekolah nonjob sebelum memasuki masa pensiun. Seharusnya pihak Pemprov menunggu sampai mereka pensiun karena tinggal beberapa bulan lagi sebagai bentuk penghargaan kepada pengabdian mereka” Paparnya.

Sumber lainnya dari kalangan satuan pendidikan menyebut, nonjob serta mutasi para kepala sekolah lingkup Disdik Sulsel, tanggal 23 Agustus 2023 lalu ditengarai sarat “nepotisme” perlu diusut dan diungkap siapa tukang bisiknya.

“Ada kepsek baru, dipaksakan karena istrinya pengawas. Ada juga dari kabupaten lain sementara di Sinjai masih ada stok yang memenuhi syarat. Bahkan ada dipaksakan nonjob. Ada yang sudah hampir pensiun di nonjob, kenapa tidak tunggu pensiun supaya jadi penghargaan bukan mempermalukan. Kentara sekali permainan” Bebernya.

Sementara kabar terbaru mutasi dan nonjob “serampangan” tersebut agar masing-masing dikembalikan ke tempat semula. BKN RI menilai nonjob ratusan ASN itu tidak sesuai prosedur alias bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Berlangsung Alot Silaturahim DPC AMJI RI Dengan Kajari Sinjai

Dilansir “INIKATA.co.id” Direktur Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) I BKN RI Respanti Yuwono mengatakan ASN yang dinonjob itu tidak melalui tahapan disiplin dan kinerja.

“Nonjobnya tidak sesuai prosedur disiplin maupun kinerja. Syarat jabatan penggantinya juga tidak sesuai ketentuan perundangan,” kata Yuwono, Jumat (22/12/2023).

Setelah itu, ia mengatakan Pemprov Sulsel yang nantinya mengeluarkan surat untuk melakukan pengukuhan terhadap ASN yang dinonjobkan.

“Pihak Pemprov Sulsel yang menerbitkan keputusan tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan proses validasi, maka diputuskan untuk mengembalikan jabatan ASN yang merasa dirugikan akibat kebijakan nonjob.

“Pemprov Sulsel kemarin sore sudah telepon bahwa akan segera dilakukan pengembalian ke jabatan semula atau setara,” terangnya.

Yuwono mengatakan, Pemprov Sulsel diminta mengembalikan jabatan ASN yang dinonjobkan ke posisi semula atas rekomendasi dan perintah dari BKN.

“Betul (rekondisi dan perintah BKN),” terangnya.

Dia menjelaskan, mekanismenya nanti akan dilakukan kembali terhadap ASN yang sebelumnya jadi imbas akibat dinonjobkan. Ada pula dengan mekanisme pelantikan jika bukan pada jabatan sebelumnya tapi setara.

“Karena pembatalan keputusan, biasanya bentuknya adalah pengukuhan (kembali) jika ke jabatan sebelumnya. Pelantikan, jika ke jabatan lain yang setara,” pungkasnya.

Diketahui, sejumlah ASN lingkup Pemprov Sulsel yang terdampak akibat kebijakan nonjob merasa tidak terima karena beranggapan tidak melakukan pelanggaran. Mereka pun melayangkan keberatan ke BKN RI hingga Ombudsman. (Yusuf Buraerah, SH)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *