Menu
Akurat, Berani & Terpercaya

Ditengarai Carut Marut Dana Stunting Layak Diusut Tuntas

  • Bagikan

Ket: Foto Ilustrasi

SINJAI,  nuansainfonews.com – Kian digoyang isu hingga ada menyebut dana stunting Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan “ditengarai carut marut” layak diusut tuntas agar isu ini tidak menggelinding bak bola panas ditengah masyarakat. Demikian disampaikan sumber media ini, Selasa 19 Maret 2024.

“Isu dana stunting kian marak, layak diusut tuntas oleh pihak APH agar tidak menjadi bias ditengah masyarakat” Ujar Sumber Media ini sembari meminta tidak dipublikasikan jati dirinya.

Pihaknya secara gamblang membeberkan dana stunting tersebut dikhawatirkan ada tidak maksimal penggunaannya, hingga tidak terealisasi dengan baik akibat program tumpang tindih dari sumber anggaran yang berbeda. Dicontohkan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinja memiliki dua sumber anggaran penanganan stunting tahun 2023. Masing-masing Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik BKKBN sekitar Rp 1,9 Miliyar dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang jumlahnya puluhan juta.

Baca Juga:  Tersandung Utang, Inspektorat Dininta Periksa Admistrasi PT. Catur Jaya Prima Sejahtera

“Intinya kedua anggaran ini tidak terealisasi 100 persen. Bahkan saya menduga penyebabnya karena anggaran tumpang tindih. Makanya kami berharap kepada pihak APH mengusut dana ini” Pintanya.

Janwar, Kadis DP3AP2KB

Sementara, Janwar, Kadis DP3AP2KB, Kabupaten Sinjai, yang dikonfirmasi seputar dana stunting membenarkan dana tersebut tidak terealisasi 100 persen. Untuk DAK non fisik BKKBN tahun lalu (2023 red) dari total anggaran sekitar Rp 1,9 Miliyar yang terealisasi hanya sekitar Rp1,7 Miliyar. Demikian juga anggaran DIF diakuinya sekitar Rp 80 juta, hanya terealisasi sekitar Rp 50 juta. Minimnya anggaran DIF yang dikelola dan tidak terealisasinya 100 persen dari DIF tersebut dibenarkan karena adanya penganggaran tumpang tindih.

Baca Juga:  Tinggal Di Gubuk Reyot Warga Palae Sinjai Luput Bantuan

“Rata-rata penganggaran dari DIF itu sudah ada dalam program DAK non fisik, makanya anggaran kita minim dari DIF dan tidak terealiasi 100 persen” Jelasnya.

Lanjut dikatakan, untuk DAK non fisik adalah kegiatannya berupa pembinaan intervensi sensitif/tidak langsung. Seperti dapur sehat atasi stunting.

“Intinya untuk anggaran DAK non fisik lebih banyak pada kegiatan pendataan. Dan semuanya sudah ada item program kita tinggal laksanakan” Kuncinya. (Ucup)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *